• Aktivis Keluarkan Petisi Pencabutan Pasal UU Pilkada

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Aktivis pemilu Gerakan Anti Kejahatan (Gerak) Pilkada mengeluarkan petisi yang ditandatangani sejumlah perwakilan masyarakat daerah, untuk menuntut pencabutan pasal 158 dalam Undang-Undang Pilkada.
    “Kejahatan Pilkada hanya bisa dilawan secara bersama, dan tidak bisa berjalan sendiri. Ratusan daerah melihat Pasal 158 menjadi penghalang penegakan keadilan,” kata koordinator Gerakan Anti Kejahatan (Gerak) Pilkada, Isra Ramli dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
    Isra mengatakan petisi menuntut pencabutan Pasal 158, guna mendorong tegaknya konstitusi, terwujudnya negara hukum dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    Menurut Isra, jika Pasal 158 masih digunakan sebagai patokan Mahkamah Konstitusi, argumentasi apapun, bukti apapun menjadi tidak berguna. Maka menurut dia, hal ini harus menjadi kesadaran bersama demi menjaga integritas Pilkada.
    Berdasarkan kajian Gerak Pilkada, lebih dari 50 persen hasil pilkada serentak banyak dimenangkan oleh mantan petahana. Menurut Isra, ini menjadi indikasi bahwa kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif memang benar terjadi di ratusan daerah.
    Isra menegaskan, penerapan Pasal 158 menghilangkan kesempatan para pihak yang dirugikan untuk menggugat jika persentase selisih perolehan suara dengan jumlah penduduk tidak memenuhi persyaratan.
    Dalam konteks itu, kata Isra, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadil 142 sengketa pilkadaż harus didorong agar kembali menjadi Mahkamah Konstitusi yang menjaga integritas keadilan.
    “MK jangan sekedar mengurusi soal kalah menang, selisih suara, dan hanya menjadi mahkamah kalkulator,” jelas dia.
    Adapun perwakilan daerah-daerah yang hadir menandatangani petisi diantaranya, Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kabupaten Malang, Manggarai, dan daerah-daerah lain. Selain perwakilan daerah, unsur lain adalah pengacara, mahasiswa, pemantau pilkada, dan tokoh masyarakat.
    Seperti diketahui, dalam Pasal 158 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada ditentukan syarat pengajuan sengketa pilkada berdasarkan perhitungan persentase antara perolehan suara dengan jumlah penduduk.
    Bagi peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara bisa dilakukan dengan ketentuan:
    a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar dua persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
    b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000-6.000.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
    c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000-12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar satu persen saja dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
    d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.
    Sedangkan bagi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    a. Kabupaten-Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar dua persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
    b. Kabupaten-Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000- 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
    c. Kabupaten-Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000-1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar satu persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
    d. Kabupaten-Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
    Dengan ketentuan itu maka kecurangan nyata pilkada dengan selisih suara yang diluar persyaratan menjadi tidak dapat diajukan sengketanya ke Mahkamah Konstitusi.
    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie pun telah menyatakan ketentuan dalam pasal itu patut ditelaah kembali karena terlalu kaku.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com